Rhenald Mengatakan Bahwa E-Commerce yang Maju dengan Pesat Tak Pacu Ekonomi

By | December 14, 2017

Guru besar Kampus Indonesia Rhenald Kasali menyebutkan perkembangan e-commerce saat ini melesat cepat. Sayangnya hal semacam ini tidak bisa tingkatkan perkembangan ekonomi dengan cepat juga.

Hal semacam ini dikarenakan minimnya ketentuan pajak e-commerce yang kurang mencukupi.

Rhenald Mengatakan Bahwa E-Commerce yang Maju dengan Pesat Tak Pacu Ekonomi

” Pajak on-line itu kan belumlah ada. Walau sebenarnya telah dimasukkan ke DPR serta dibuat pansus (panitia spesial) e-commerce tapi sampai saat ini belum juga beres juga, ” katanya.

Walau sebenarnya, menurut Rhenald, perkembangan e-commerce tengah kencang-kencangnya.

Ia menyebutkan, lapak on-line seperti Tokopedia yang sudah dilngkapi dengan cek resi jne umpamanya mengklaim 1, 5-2 kali lipat pendapatannya di banding BukaLapak.

” Terlebih dengan terdapatnya Hari Berbelanja On-line saja dapat hasilkan Rp 100 miliar /hari, jadi Tokopedia dapat hasilkan sampai Rp 200 miliar /hari saja. “

Hal semacam ini menurut dia belum juga ditambahkan dengan gimmick beda yang dapat mendorong orang-orang tertarik untuk belanja seperti ada usaha potongan harga serta bebasnya biaya kirim. Gimmick ini semakin menaikkan besar omset penjualan e-commerce.

Walau demikian, karna kurangnya ketentuan perundang-undangan yang mengatur jadi sedikit pajak yang bisa ditarik dari bidang ini.

Walau sebenarnya, menurut dia, pajak yang didapat dari bidang e-commerce yang cepat ini dapat tingkatkan perkembangan ekonomi Indonesia juga.

Hal semacam ini, menurut Rhenald, dikarenakan penyusunan pajak di Indonesia yang memakai system self-assestment berdasar pada pelapor pajak sendiri hingga Direktorat Jenderal Pajak juga tidak dapat banyak berbuat bila tak ada pelaporan.

” Karna tidaklah terlalu ketat ketentuan pajaknya, ya tidak dapat menambah dengan cepat. Perkembangan mungkin saja naik, tapi sedikit bila minim ketentuan begini, ” katanya.

Mengenai Pajak E-commerce

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan juga akan selekasnya melaunching skema pemungutan pajak usaha on-line atau e-commerce. Ketidaksamaannya cuma pada tata langkah pemungutan saja, bukanlah pada penyesuaian tarif pajak ataupun pengenaan pajak baru.

” E-commerce objek pajaknya tidak beralih, cuma tata langkah saja. Bila merubah tarif juga, bermakna ketentuannya mesti beralih, ” tutur Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (5/9/2017).

Direktur Potensi, Kepatuhan serta Penerimaan Pajak, Yon Arsal menyebutkan, penerimaan dari pemungutan pajak lewat mekanisme yang baru ditargetkan telah masuk ke Biaya Pendapatan serta Berbelanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017.

” Telah ya beberapa. Th. ini telah kami sistem, tapi ini kan masih tetap berkembang karna database e-commerce kan berkembang selalu, baik pemain didalam negeri ataupun luar negeri, ” tegasnya.

Sesaat untuk potensi penerimaan dari skema pajak e-commerce itu, Yon malas memaparkannya. ” Belum juga dapat saya laporkan, harus lapor dahulu ke Ibu (Menkeu). Tapi beberapa sich telah ada yang bayar (e-commerce), ” ia menjelaskan.

Seperti dikabarkan, Direktur Service, Penyuluhan, serta Hubungan Orang-orang (Humas) Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama menyebutkan, skema pemungutan pajak untuk usaha on-line juga akan berlainan dengan yang berlaku sekarang ini, self assessment.

Self assessment adalah system pemungutan pajak yang memberi keyakinan pada Harus Pajak (WP) untuk mengkalkulasi, membayar, serta memberikan laporan sendiri jumlah pajak yang semestinya terutang berdasar pada ketentuan perundang-undangan perpajakan.

” Sebenarnya tetaplah self assessment, tapi kan bila yang murni self assessment tak ada keterlibatan pihak ke-3. Jadi aktor usaha e-commerce lapor sendiri, pungut sendiri, serta yang lain. Tapi kelak kita gunakan pihak ke-3, ” tegas Hestu Yoga

Pihak ke-3 berikut yang ditunjuk untuk memungut atau memotong PPh serta PPN dari pebisnis on-line. ” Kelak pemotongan PPh serta PPN oleh pihak spesifik hingga dapat memudahkan sistem pengenaan pajaknya, ” tutur Hestu Yoga.

Sesuai sama Siklus Hak serta Keharusan Harus Pajak (WP), terkecuali pembayaran bulanan yang dikerjakan sendiri, ada pembayaran bulanan yang dikerjakan dengan mekanisme pemotongan atau pemungutan yang dikerjakan oleh pihak ke-3. Dalam mekanisme ini, pihak ke-3 ditunjuk berdasar pada ketetapan perpajakan untuk memotong atau memungut pajak serta menyetorkannya ke kas negara.

Begitu juga dengan pihak ke-3 yang nanti juga akan memotong atau memungut PPh serta PPN usaha on-line, tentu telah memperoleh restu menggerakkan pekerjaan itu.

” By rule by regulasi tak ada problem. Seperti pajak kendaraan pemerintah, kan ada pula (pihak ke-3) yang memotong. PPN yang ditarik dari transaksi berbelanja customer, yang mungut kan Entrepreneur Terkena Pajak (PKP), ” Hestu Yoga menjelaskan.

Berkaitan siapa pihak ke-3 yang juga akan memungut atau memotong PPh serta PPN usaha on-line, Hestu Yoga tidak mengatakan dengan khusus. Ia cuma menyebutkan penyelenggara market place, berarti tidak dari Ditjen Pajak.

” Ya diluar Ditjen Pajak. Kan ada penyelenggara market place seperti itu, kelak itu yang kita minta pungut PPh serta PPN. Telah ada pula payment gateway yang diputuskan Bank Indonesia (BI), serta kita tengah formulasikan mekanismenya, ” ujarnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *